Konsep pembangunan yang memberikan solusi
terhadap penyediaan lapangan pekerjaan, ketahanan pangan, melindungi lingkukan
dari kerusakan, sekaligus memberikan keuntungan bagi masyarakat. Kementrian Kelautan dan perikanan (KKP)
bertekan untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai pondasi
pembangunan nasional serta sebagai sumber ketahanan pangan. Menurut Menteri
Kelautan dan perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, proses percepatan dan perluasan
pembangunan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan sentuhan dari
prinsip-prinsip blue economy (ekonomi biru).
Ia menjelaskan, blue economy merupakan
sebuah model bisnis yang mampu melipat-gandakan pendapatan (revenue), yang
diikuti dengan dampak multiplier effect seperti penyerapan
tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah. “Lantaran sifatnya yang non-linier
dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya dengan ongkos produksi
lebih murah namun harga dan mutu produk lebih kompetitif,” ungkap Sharif.
Lebih lanjut ia menjelaskan,
prinsip-prinsip blue economy sangat cocok untuk diterapkan di
dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan sehingga mampu meningkatkan
nilai tambah (value added). “Dampaknya pada meningkatnya pendapatan
industri dan para pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan tidak merusak
lingkungan,” kata Sharif.
Sharif menambahkan, pendekatan pembangunan
berbasis ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanan triple track
strategy, yaitu program pro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-growth (pertumbuhan), pro-job (penyerapan
tenaga kerja), dan pro-environment (melestarikan lingkungan).
Guna mendalami prinsip-prinsip ini, awal Desember lalu KKP menggelar kegiatan Focus
Group Discussion (FGD) di Jakarta.
Forum menghadirkan pembicaraan utama yaitu
inisiator sekaligus penulis buku tentang blue economy asal
Belgia, Prof Gunter Pauli. Gunter merupakan sosok penulis sekaligus pelaku
bisnis yang telah mendalami pengetahuan di bidang lingkungan hidup. Pemerintah
Indonesia ketika di forum internasional yakni Konferensi Pembangunan
Berkelanjutan PBB Rio+20 di de Janerio, Brasil, mengenalkan gagasan blue
economy kepada dunia internasional agar berpaling ke laut.
Dalam kesempatan yang sama, Gunter yang
juga pendiri Zero Emmission Research Initiative (ZERI), menawarkan
tiga poin penting di dalam konsep blue economy kepada
pemerintah Indonesia. Tiga poin tersebut yakni terkait kepedulian sosial (sosial
inclusiveness), efisiensi sumber daya alam, dan sistem produksi tanpa
menyisakan limbah.
Di samping itu, ia pun menyampaikan
sarannya agar pemerintah Indonesia dapat melirik rumput laut untuk digunakan di
dalam produksi tekstil. “Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan
rumput laut sebagai bahan substansi pengganti kapas yang bersahabat dengan
lingkungan,” jelasnya.
Gunter Pauli menerbitkan sebuak buku yang
berjudul Ekonomi Biru: 10 tahun – 100 inovasi – 100 juta pekerjaan.
Buku ini mengungkapkan tujuan akhir dari model ekonomi biru yang akan menggeser
masyarakat dari kelangkaan menuju kelimpahan dengan apa yang kita miliki “with
what we have”.
Penerapan Blue
Economy
KKP pada 2013 akan menerapkan paradigma blue
economy di beberapa titik wilayah di Indonesia Timur dan Barat sebagai
langkah strategi di dalam percepatan industrialisasi kelautan dan perikanan.
“kita telah mengadakan kerjasama (MoU) dengan Direktur Blue
Economy Holding KK Gunter Pauli. Pada 2013, pilot project blue
economy segera diimplementasikan dari beberapa titik di wilayah
Indonesia Bagian Barat hingga Wilayah Timur Indonesia,” jelas Sharif.
Kerjasama tersebut menyepakati lima poin
penting di dalam pengembangan blue economy di Indonesia.
Pertama, pemerintah akan mengidentifikasikan peluang-peluang investasi di
sektor kelautan dan perikanan yang dapat dikembangkan berbasis blue
economy. Ke dua, pengembangan usaha dan investasi berbasis model blue
economy. Ke tiga, pengembangan sumberdaya manusia di bidang kelautan dan
perikanan. Ke empat, pengembangan dokumentasi dan materiblue economy untuk
publik. Terakhir upaya untuk mempromosikan penyelenggaraan dan partisipasi
bersama di dalam pertemuan internasional. Sharif menjelaskan, kawasan yang
berpotensi di barat dan timur tersebut telah dipindai (scanning)
kemudian dipotret. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan dan
gambaran kepada Gunter untuk melakukan riset dan studi terkait blue
economy.
Blue economy telah diusulkan sebagai
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sektor kelautan dan perikanan
2013-2025. “Sehingga kita perlu melakukan koordinasi dan memperkaya lagi
mengenai inovasi dan kreativitas untuk diimplementasikan di lapangan,”
sambungnya.
Pendidikan Blue
Economy
Terkait dengan dunia pendidikan, menurut
Sharif, perguruan tinggu sebagai center of excellence memiliki
kepakaran dalam dunia riset dan pengembangan teknologi. Penelitian, riset
maupun inovasi memiliki arti penting dalam menjamin pengembangan
konsepsi blue economy. “Penelitian, riset dan inovasi dapat
membantu pemerintah dalam memberikan alternatif penyelesaian yang
riil untuk mengoptimalkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan mengelola
sisa hasil perikanan dari satu produk menjadi bahan baku bagi produk lain
sehingga mampu menghasilkan lebih banyak produk turunan,” jelas Sharif belum
lama ini saat berkunjung ke Universitas Brawijaya Malang. Bahkan lanjut sharif,
pendapatan dari produk-produk turunan tersebut dapat memberikan hasil jauh
lebih besar dari awal. Maka dari itu, kemampuan inovasi dan teknologi sudah
tentu merupakan faktor utama keberhasilan blue economy.
Oleh karena itulah, KKP
mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menjadikan sustainable
developmentyang terkandung di dalam paradigma Blue Economy menjadi
orientasi baru di dalam pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan
pembangunan kelautan dan perikanan. Tidak hanya di Universitas Brawijaya,
kunjungan dalam rangka sosialisai konsep blue economy juga dilakukan di
Universitas Airlangga Surabaya dan Institut Pertanian Bogor.sumber : BALITBANG KP
Tidak ada komentar:
Posting Komentar